Pemkot Bima Gandeng Islamic Relief Indonesia untuk Pelatihan Pengarusutamaan Gender
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bima melaksanakan pelatihan bagi Focal Point pengarusutamaan gender dengan topik pengintegrasian Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GPS) dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Pelatihan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota pada Senin hingga Selasa, 28-29 Agustus 2023 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, SH. MH. Dalam kegiatan tersebut Kepala BAPPEDA Kota Bima Drs. Adisan menyampaikan strategi percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). “Pelatihan ini diharapkan mampu mewujudkan kesepahaman bersama dari para fungsional perencana OPD untuk merealisasikan anggaran yang responsif gender,” ujarnya
Selanjutnya, Dzikri Insan yang berperan sebagai Narasumber dalam pelatihan tersebut membuka sesi pelatihan dengan sesi perkenalan dengan para peserta. Lebih lanjut, sebagai Koordinator Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas Islamic Relief Indonesia, Dzikri mengawali materi dengan sejarah pengarusutamaan gender di Indonesia, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang merumuskan serta menetapkan konsep gender sebagai salah satu prinsip utama yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan Pembangunan.
Lebih lanjut, Dzikri menjelaskan bahwa gender merupakan identitas sosial dan makna yang diberikan untuk menjadi perempuan atau laki-laki. Hal ini berkaitan dengan karakteristik sosial, termasuk peran, aktivitas, dan perilaku yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki. Dzikri juga menjelaskan tentang kerangka kerja interseksionalitas Islamic Relief Worldwide yang terdiri dari analisis, dukungan yang disesuaikan, perhatian terhadap dampak negatif, partisipasi yang memadai, akuntabilitas, dan kapasitas yang memadai yang menjadi salah satu pendekatan Islamic Relief Indonesia dalam pengarusutamaan gender.
Pada sesi selanjutnya, Dzikri memfasilitasi latihan melalui kelompok kerja, dimana untuk merencanakan anggaran yang responsif gender perlu diawali dengan analisis, dimana data terpilah berdasarkan umur, jenis kelamin dan disabilitas harus dianalisis sehingga mampu memberikan rincian berbagai kebutuhan praktis dan strategis, kapasitas dan peran berbagai kelompok yang berisiko. Selanjutnya, para peserta berlatih untuk mengidentifikasi kesenjangan atau isu gender berdasar Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 pada setiap segregasi usia, jenis kelamin, dan disabilitas sehingga upaya pengaruusutamaan gender pada level kebijakan atau program dapat direncanakan, dan direalisasikan dalam anggaran atau Gender Budget Statement (GBS).
Pada akhir sesi, Dzikri memberikan contoh penganggaran yang responsif gender pada sebuah proyek respon bencana Islamic relief Indonesia Di Cianjur. Dzikri memberikan contoh pada pembangunan hunian sementara melalui padat karya, dimana dalam desain proyek termasuk perencanaan anggaran, dinyatakan dalam indikator capaian bahwa 45% peserta padat karya yang akan menerima upah kerja adalah Perempuan, orang muda, orang dengan disabilitas, dan lanjut usia. Realisasinya hal tersebut telah mendorong Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) yang setara dalam sebuah aktivitas pembangunan.
Diakhir kegiatan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bima, Yulianingsih S.Sos. MM menyampaikan bahwa “Semoga pelatihan ini bisa dilakukan setiap tahun, dan kolaborasi dengan Islamic Relief Indonesia terus berlanjut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bima tanpa terkecuali”, ujarnya